Jumat, 30 Oktober 2015, 01.37 WIB

Bekas Sekjen PDI Perjuangan itu minta agar yang membocorkan penetapan tersangka Risma dicopot dari jabatannya. Sebab kasus ini muncul jelang perhelatan Pilkada Surabaya di mana Risma kembali maju jadi calon wali kota Surabaya dan kental dengan nuansa politis. "Yang membocorkan itu yang harus diganti, gaduh ya kayak gini ini. Ada biro humas, apakah humas siapa saya enggak tahu," kata Tjahjo di Halim Perdanakusuma, Jakarta, Sabtu (24/10). Pelaksanaan pilkada serentak tinggal satu bulan. Tjahjo menegaskan, pihaknya terus mematangkan konsolidasi baik dari KPU, Bawaslu, DPR dan segenap partai politik agar pelaksanaan Pilkada serentak berjalan lancar dan demokratis.

"Kemendagri sudah siap melaksanakan pilkada serentak termasuk juga kepolisian dan BIN memetakan area-area yang kemungkinan-kemungkinan menjadi konflik," tegasnya.

Untuk soal Risma, kata Tjahjo, merupakan masalah perdata yang berkaitan antara Pemkot Surabaya memperjuangkan hak pedagang-pedagang pasar. Tetapi justru Risma ditetapkan sebagai tersangka yang mana sangat berbau politis dan menyebabkan kegaduhan. "Contoh-contoh kecil yang bikin gaduh. Masalah Mei kenapa baru sekarang, ini harus diganti. Tapi kami ingin clearlah kalau ada masalah, ada apa, surat itu diserahkan Mei kok dibacakan sekarang sama humas Kejaksaan Tinggi Surabaya, ya ganti aja," tegas Tjahjo.

Sebelumnya, ditemukan kejanggalan dalam penetapan Risma sebagai tersangka. Sebab, Polri tidak mengakui telah menetapkan tersangka terhadap Risma. Namun, pihak Kejaksaan mengaku telah menerima Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang artinya sudah menetapkan tersangka terhadap Risma.

Seperti diketahui, pihaknya yang pertama kali menyebut Risma sebagai tersangka adalah Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejaksaan Tinggi Jawa Timur, Romy Ariezyanto. Saat dikonfirmasi, dia mengatakan SPDP tersebut diterima dari Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 30 September lalu.

Tapi pernyataan itu dibantah Kapolri Jenderal Polisi Badrodin Haiti. Dia membantah adanya penetapan tersangka terhadap mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini terkait kasus Pasar Turi.

"Enggak ada. Saya sudah telepon Kapolda Jawa Timur. Itu enggak ada. Enggak tahu informasi yang beredar itu dari mana sumbernya," tegas Badrodin

Beredarnya kabar Risma Menjadi tersangka, menurut Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo mengingkari kesepakatan dalam rapat bersama Presiden Joko Widodo di Istana Negara beberapa hari yang lalu.

Ganjar tidak menyebutkan dengan jelas kapan rapat itu digelar namun ada kesepakatan supaya tidak ada langkah dari kejaksaan dan kepolisian yang akan membunuh lawan politik tertentu. "Sebenarnya kalau rapat dengan Presiden, dengan Kajati, dengan Kapolda di situ ada Jaksa Agung ada juga Kapolri kita sudah bersepakat lho semuanya agar tidak ada anasir-anasir yang akan membunuh kepentingan politik lain," tegas Ganjar Pranowo yang merupakan kader PDI Perjuangan ini usai membuka acara Pameran Produk Inovasi 2015 di Halaman Gedung Lawang Sewu, Jalan Pemuda Kota Semarang, Jawa Tengah Minggu (23/10).

Dalam pertemuan tersebut, Ganjar mengingatkan selama ada masalah hukum terhadap calon tidak boleh diganggu selama proses pilkada serentak berlangsung.

Seandainya benar Risma dijadikan tersangka maka Jokowi harus mengingatkan kejaksaan dan kepolisian.

"Sepakat, selama ada masalah dan berproses hukum dan ada dalam Pilkada tidak boleh diganggu. Maka ini menurut saya pelanggaran pertama yang harus ditertibkan. Maka komitmen politik dari penegak hukumnya mesti diperingatkan," ungkapnya.

Ganjar meminta supaya Jokowi selaku kepala negara harus bicara langsung dengan Jaksa Agung HM Prasetyo dan Kapolri Jenderal Badrodin Haiti terkait soal komitmen pertemuan di Istana Negara saat itu.

Ganjar menilai langkah kepolisian dan kejaksaan menetapkan Risma sebagai tersangka mencerminkan dugaan tidak sehatnya perpolitikan.

"Dan ini, Pak Presiden harus bicara langsung untuk menanyakan langsung pada Kapolri, pada Jaksa Agung komitmen waktu itu yang seluruh Gubernur, Kajati dan Kapolda diundang biar tidak mengganggu. Nanti kalau enggak kan ini akan menjadi alat-alat untuk membunuh lawan politiknya. Itu sangat tidak sehat untuk wilayah politik demokrasi," paparnya.

Ganjar meminta supaya Jaksa Agung dan Kapolri untuk memberikan klarifikasi terkait simpang siurnya informasi apakah Risma jadi tersangka atau tidak dalam kasus Pasar Turi Surabaya ini.

"Pak Jokowi bukan memberikan sanksi, Pak Jokowi harus mengingatkan kembali. Tapi saya nggak tahu yah, naik turun tuh Mas. Tadi pagi saya lihat, di salah satu televisi mengatakan tidak. Saya kira pak Kapolri dan Pak Jaksa agung harus melakukan klarifikasi soal ini saja," jelasnya. Ganjar pun tidak percaya jika sosok Risma melakukan tindak pidana korupsi. Apalagi, menjelang pilkada ditetapkan tersangka semua orang akan mudah membaca jika ini adalah berbau politis.

"Apalagi Mbak Risma lah, semua orang akan cukup gampang membaca. Ini politik. Risma itu nggak ada yang nantang! Terus kemudian begitu jalan disetrum di tengah jalan ya nggak lah, nggak lah. Dia orang baik. Bahwa ada kekurangan mana sih yang nggak," terangnya.

Menyitir pernyataan Menko Polhukam Luhut Panjaitan, bahwa semua pejabat yang duduk di kursi jabatan tidak akan ada yang paling bersih.

"Kemarin Pak Luhut pidato, di sana. Di antara kita di antara kalian ini, nggak adalah yang paling bersih. Pasti kita dicari salahnya ada saja. Mari kita letakkan dalam koridor itu kita peganglah. Kalau mau dicari salahnya banyaklah kesalahan di antara kita. Termasuk penegak hukum sendiri," ujarnya.

Ganjar menilai langkah penetapan Risma yang merupakan calon wali kota Surabaya di Pilkada serentak 9 Desember nanti tidak hanya membuat gaduh suasana. Namun juga akan memunculkan spekulasi masyarakat jika pemegang hukum akan menguasai seluruh persoalan. "Tidak hanya sekedar gaduh tapi semua orang berspekulasi, siapa pemegang hukum akan menguasai seluruh persoalan dan orang akan mempunyai pikiran negatif. Ini sendiri, murni atau diorder? Orang akan berimajinasi banyak-banyak. Saya kira kepolisian, kejaksaan harus kembali kepada komitmen yang pernah disepakati bersama di istana negara waktu itu," tuturnya. Ganjar berharap hal yang sama tidak terjadi di Jawa Tengah. Pasalnya paska pertemuan gubernur, kejaksaan dan kepolisian di Bogor antara Kapolda Jateng Irjen Pol Noer Ali dan Kajati Jateng Hartadi sepakat bahwa hasil pertemuan di Bogor dituangkan dalam nota kesepakatan bersama atau MoU.

"Kalau di Jawa Tengah justru bagus Mas. Begini, setelah pertemuan di Bogor itu Kajati dan Kapolda kita ngobrol mas. Bahkan akan kita sepakati tandatangan MoU kok. Bahkan tidak hanya sekedar dalam rangka Pilkada. Sepanjang itu sifatnya perdata, perdata. Selama sifatnya administratif serahkan pada kami. Kecuali pidana murni. Itu pun ada catatan dia menerima riil atau tidak," bebernya.

Soal kasus korupsi, sogokan dan gratifikasi jika tidak riil melakukan pelanggaran penerimaan secara riil maka tidak akan diproses.

"Sogokan, korupsi, gratifikasi ada yang riil atau tidak. Kalau tidak jangan. Nah, Jawa Tengah alhamdulillah terkonsolidasi yah. Kapoldanya dan Kajatinya langsung menyampaikan kepada saya komitmen itu. Saya sampaikan, saya berharap tidak terjadilah di Jawa Tengah. Kalau ada salah dan sebagainya monggo itu nanti yah," pungkasnya.(TKPK.045)

Baca juga
 
Komentar
 
 Name
 Email
 Message  
 
Ketik Kode: 
  

http://tabloidkpk.com/uploaded/COV-Edisi%2043%20JULI'15-%20Acc1.jpg