Jumat, 30 Oktober 2015, 01.31 WIB

“Kalau soal politik, terus terang saya tidak paham.Tapi saya kok melihat ini ada keterkaitan,” ujar penjual piranti elektronik Pasar Turi lama, Agus Sukamto saat ditemui di kios sementara, Sabtu, 24 Oktober 2015.

Pria yang berjualan di sana sejak tahun 1968 itu menyatakan tak menyangka mantan wali kota perempuan pertama tersebut dinyatakan sebagai tersangka. Namun ia menyebutkan, ada hikmah di balik itu.

“Memang kami tidak menyangka akan terjadi seperti ini. Tapi ibaratnya yang jelek jadi ketahuan. Dari sinilah kami berharap wartawan jangan diam,” kata Agus.

Menurut Agus, sudah saatnya aparat penegak hukum bertindak lebih serius dalam menangani laporan para pedagang atas pungutan liar oleh pengembang. Usai pasar itu terbakar ketujuh kalinya pada 2007, mereka dimintai beragam pungutan dan biaya. Mulai Pajak Pertambahan Nilai (PPN) 10 persen, uang Rp 10 juta sebagai syarat kepemilikan strata title, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTP) sebesar 5 persen, uang notaris Rp 1,5 juta, hingga pengenaan berbagai bunga dan denda.

“Karena saat ini Pak Presiden sedang membersihkan orang-orang yang tidak benar, para oknum mulai kepolisian maupun jaksa jangan coba main-main. Saya berharap semua orang sadar,” katanya.

Koordinator Himpunan Pedagang Pasar (HPP) M. Taufik Al Djufri berharap agar aparat penegak hukum menegakkan hukum yang benar. “Bu Risma ini orang yang tidak berbuat salah apapun, malah dijadikan tersangka. Ada apa di balik ini semua? Di mana letak hukum untuk membela rakyat kecil? Apakah hukum ini hanya untuk orang-orang yang berduit?”

Taufik mengingatkan bahwa seluruh pedagang Pasar Turi mendukung penuh Risma. Alasannya, Risma benar-benar mengetahui duduk persoalan. “Kami sangat simpati dengan Bu Risma karena dia membela para pedagang yang didzalimi, dianiaya, tertindas, terjajah. Mana pembelaan-pembelaan? Seluruh pedagang all-out untuk bu Risma,” tuturnya.

Kasus ini kembali mencuat menyusul diterimanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan (SPDP) atas nama Tri Rismaharini. SPDP tersebut dikirim oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 30 September 2015 dan telah diterima oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur.

Perempuan yang kini tengah mencalonkan diri sebagai wali kota untuk kedua kalinya itu ditetapkan sebagai tersangka dan dijerat Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyalahgunaan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.

Kepolisian Daerah Jawa Timur memberi klarifikasi terkait adanya Surat Pemberitahuan Dimulainya Penyidikan terhadap Wali Kota Surabaya Tri Rismaharini yang ditujukannya kepada pihak Kejaksaan Tinggi Jawa Timur. Adanya surat itu yang berarti adanya penetapan tersangka terhadap Risma itu sebelumnya diungkap juru bicara Kejaksaan Tinggi, Romy Arizyanto.

Klarifikasi disampaikan Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Jawa Timur, Komisaris Besar Wibowo, Jumat malam 23 Oktober 2015. Dia membenarkan adanya SPDP itu namun menyatakan kasusnya sudah dihentikan karena kurang bukti. “Kalau tidak dikirim SPDP (ke kejaksaan) tidak tahu kasus ini benar atau tidak," kata Wibowo berdalih. Dia menambahkan, "Kami harus tertib administrasi sehingga terjadi tertib hukum.”

Wibowo menjelaskan, pihaknya sebelumnya mendapat laporan pengaduan terkait penyalahgunaan wewenang pemindahan kios sementara Pasar Turi pada 21 Mei 2015. Pelapor atas nama Adi Samsetyo dan saat itu Risma masih menjadi wali kota.

Atas laporan tersebut SPDP dibuat pada 28 Mei 2015. Risma dijerat dengan Pasal 421 KUHP yang mengatur tentang seorang pejabat yang menyalahgunakan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu. Risma dianggap salah merelokasi kios di Pasar Turi.

Pada proses penyidikan, ternyata laporan disimpulkan tidak cukup bukti. Polisi lalu menghentikan pemeriksaan pada 25 September 2015.

Namun polisi tetap mengirim SPDP dan bukannya membuat Surat Perintah Penghentian Penyidikan dengan alasan bagian dari mekanisme pada 29 September 2015. "Tidak ada SPDP tertanggal 30 September 2015, kalau memang mendapat informasi itu dari kejaksaan, silahkan tanyakan ke kejaksaan,” kata Wibowo.

Kabar Risma yang menjadi tersangka tersebar cepat pada Jumat sore 23 Oktober 2015. Risma yang kini dicalonkan kembali sebagai calon wali kota oleh PDIP telah menyatakan tidak gentar sekalipun benar ditetapkan sebagai tersangka karena tidak merasa melanggar aturan apa pun.

Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Hubungan Masyarakat Kejaksaan Tinggi Jawa Timur Romy Arizyanto mengatakan kejaksaan tinggi telah menerima surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP) atas nama Tri Rismaharini. SPDP tersebut, kata dia, dikirim oleh Kepolisian Daerah Jawa Timur pada 30 September 2015. Dalam SPDP itu disebutkan bahwa mantan Wali Kota Surabaya yang kini tengah mencalonkan diri sebagai wali kota untuk periode kedua itu telah ditetapkan sebagai tersangka penyalahgunaan wewenang pemindahan kios sementara Pasar Turi Surabaya. Risma dijerat Pasal 421 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tentang penyalahgunaan kekuasaan, memaksa seseorang untuk melakukan, tidak melakukan, atau membiarkan sesuatu.

Pasal tersebut memberikan ancaman hukuman dua tahun delapan bulan penjara bagi yang terbukti bersalah. “Berkas perkaranya belum kami terima (dari Polda Jawa Timur),” kata Romy.

Calon inkumben untuk Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, mengaku heran dengan munculnya pernyataan kalau dirinya ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Pasar Turi Surabaya. Dia merasa tidak pernah melakukan pelanggaran selama menjabat sebagai Wali Kota Surabaya.

Atas alasan itulah Risma menyatakan tidak pernah gentar kalaupun benar ditetapkan tersangka. “Jangankan hanya tersangka, mati pun saya rela demi warga Kota Surabaya,” kata Risma di hadapan ratusan kader PDIP Kota Surabaya di Gedung Wanita Jalan Kalibokor Surabaya, Jumat 23 Oktober 2015.

Menurut Risma, dalam kasus Pasar Turi dirinya hanya berniat melindungi pedagang kecil. Mereka disebutnya korban kebakaran dan ingin melanjutkan berjualan dengan baik. Namun, karena banyaknya pungutan akhirnya banyak yang menolak masuk ke gedung baru yang dibangun pengembang PT Gala Bumiperkasa.

“Kalau tidak ada masalah pasti ingin masuk semuanya,” ujarnya.

Risma menjelaskan, dalam kontrak antara Pemerintah Kota Surabaya dengan pengembang, tidak ada kewajiban membongkar Tempat Penampungan Sementara (TPS). Yang wajib justru developer membuat TPS untuk menampung pedagang. Namun, akhirnya dirinya dilaporkan ke Polda Jawa Timur karena dianggap membiarkan. “Hasilnya, tidak ada bukti yang menjelaskan bahwa kami bersalah dan melanggar,” kata dia.

Risma menambahkan bahwa dirinya tidak ada sangkut pautnya dengan permasalahan itu, karena kontraknya itu sebenarnya antara pedagang dengan investor, sehingga namanya itu tidak tercantum dalam kontrak itu. “Terus sekarang dikait-kaitkan bagaimana?” kata dia.

Kuasa hukum Risma, Soetijo Boesono telah memastikan bahwa kliennya belum berstatus tersangka. Kepastian didapatnya setelah meminta konfirmasi dari Polda Jawa Timur. “Saya juga heran kok tiba-tiba muncul tersangka, padahal hasil gelar perkaranya saja belum keluar,” kata dia saat mendampingi Risma di Kalibokor Surabaya. Soetijo juga memastikan bahwa langkah yang dilakukan oleh Risma untuk tidak membongkar TPS sudah benar. Alasannya, TPS itu merupakan aset pemerintah sehingga harus juga mendapatkan persetujuan DPRD. “Jadi, apabila klien saya dituduh melakukan pembiaran terus ditetapkan tersangka, maka tunjukkan pada saya buktinya,” kata dia.

Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yakin ada motif politik dibalik penetapan mantan Wali Kota Surabaya, Tri Rismaharini, sebagai tersangka kasus penyalahgunaan wewenang renovasi Pasar Turi.

Didik Prasetiyono Wakil Ketua DPC PDI Perjuangan Surabaya yang juga Juru Bicara Tim Kampanye Risma-Whisnu, memastikan hingga pukul 17.00 WIB, pihaknya belum menerima salinan SPDP, baik dari Polda Jatim maupun dari Kejati Jawa Timur.

Terkait kabar adanya Surat Perintah Dimulainya Penyidikan (SPDP) yang menetapkan Risma sebagai tersangka, ini beberapa hal yang disampaikan tim kampanye Risma:

1. Hingga pukul 17.00 (Jumat 23/10) belum kami terima konfirmasi maupun salinan SPDP baik dari Polda Jatim maupun Kejaksaan Tinggi Jatim tentang hal tersebut.

2. Kabar tersebut (Bu Risma tersangka) ini jelas ada indikasi merupakan rekayasa untuk menjegal Bu risma dalam pilkada, untuk mempengaruhi opini masyarakat untuk merusak nama baik yang ujungnya berkeinginan mempengaruhi agar elektabilitas Risma-Whisnu turun.

3. Pada prinsipnya kami menghormati proses hukum tapi kami akan melawan segala bentuk rekayasa, kami akan koordinasikan hal ini dengan DPP PDI Perjuangan segera. 4. Upaya penjegalan ini bukan sekali ini saja, tetapi sudah dilakukan beberapa kali diantaranya penggagalan pencalonan hingga ujungnya adalah keinginan pembatalan pilkada kota surabaya.

5. Kami percaya masyarakat bisa menilai siapa yang benar dan ada apa dibalik peristiwa ini, tentunya kental nuansa rekayasa politik dihubungkan dengan 47 hari menjelang pilkada Kota Surabaya.

6. Bu Risma menyampaikan bahwa ini fitnah dan beliau tetap sabar dan tidak akan berhenti memperjuangkan kebenaran dan juga hak warga Surabaya.

7. Tim Risma-Whisnu meminta Kapolda Jatim dan Kajati Jatim memberikan klarifikasi segera duduk masalah ini agar tidak menjadi black campaign untuk pasangan Risma-Whisnu. (TKPK.067)

Baca juga
 
Komentar
 
 Name
 Email
 Message  
 
Ketik Kode: 
  

http://tabloidkpk.com/uploaded/COV-Edisi%2043%20JULI'15-%20Acc1.jpg