Jumat, 30 Oktober 2015, 01.22 WIB

Ada yang cukup menarik yang patut kita simak bersama pada saat sidang tipikor berlangsung, dalam keterangan saksi mengenai salah satu alasan penyebab kurang lengkapnya alat dalam proyek alat kesehatan (alkes) RSUD Kabupaten Lamandau. “Kata distributor barang terlambat datang akibat gempa di Jepang,”ungkap, Akhmad Fauzan saat sidang Pengadilan Tipikor Palangka Raya, Senin (12/10/2015).

Terdakwa dalam perkara ini adalah Ketua Panitia Lelang Barang dan Jasa, Badaging Handen. Sedangkan Akhmad Fauzan merupakan peserta lelang yang mewakili CV Putra Bungsu Mandiri (PBM), CV Bintang Perdana (BP) dan CV Nazwa Medika. Fauzan menyebut Badaging menerima upah sebesar 1,5 persen dari pagu proyek Rp3,29 miliar karena CV PBM dan CV BP menjadi pemenang I dan II untuk proyek pengadaan alkes ini. Fauzan mengaku bertemu Badaging yang sedang membuat Harga Perkiraan Sendiri (HPS) dan harga pembanding lalu mereka berbincang masalah proyek pengadaan. Menurut Fauzan, Badaging juga membawa 2 rekanan lain yang telah dipilihnya ke Jakarta.

CV PBM akhirnya memenangkan lelang dan bekerjasama dengan distributor yang ditunjuk yakni PT Global Systech Medika (GSM). Fauzan menyatakan alasan keterlambatan barang karena gempa tidak masuk akal karena barang serupa dapat dicari dalam negeri dan seharusnya ada stok untuk memenuhi pengadaan. Setelah berkilah tidak mampu memenuhi 7 item proyek, PT GSM melalui karyawannya, Hendra Sutomo minta dipertemukan dengan Bupati dan Direktur RSUD Lamandau untuk meminta perpanjangan waktu kontrak atau adendum tapi tidak dipenuhi. RSUD Lamandau akhirnya memutus perjanjian kontrak dengan CV PBM dan memasukannya ke daftar hitam. Ternyata dari hasil audit Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Perwakilan Kalteng ditemukan indikasi penggelembungan dana atau mark up atas sejumlah alkes yang telah dibayarkan senilai Rp849.725.250,-

“Saya bisa menuntut anda. Saya tidak pernah menerima fee 1,5 persen,”bantah Badaging. Meski begitu, Badaging mengakui ppernah menerima sekitar Rp10 juta untuk mengganti biaya administrasi panitia lelang serta iklan yang mencapai sekitar Rp7 juta. “Kami kekurangan uang,”ujar Badaging. Dia juga menegaskan tidak pernah bersekongkol untuk memenangkan peserta lelang. Fauzan mengakui bahwa dia tidak memberi uang secara langsung tapi melalui Hendra Sutomo yang mengaku telah menyerahkan uang ratusan juta tersebut. “Kami mohon agar Hendra Sutomo, Edy Salomon Ginting dan Andika dihadirkan sebagai saksi persidangan. Mereka adalah kuncinya,”pungkas Fauzan. Jaksa Penuntut Umum (JPU) Arif Mulya Sugiharto menyatakan telah melayangkan 2 kali panggilan kepada saksi yang diminta agar hadir dalam persidangan namun belum dipenuhi hingga sekarang. (TKPK.019)

Baca juga
 
Komentar
 
 Name
 Email
 Message  
 
Ketik Kode: 
  

http://tabloidkpk.com/uploaded/COV-Edisi%2043%20JULI'15-%20Acc1.jpg