Jumat, 30 Oktober 2015, 01.20 WIB

Kilas balik perkara,Mistirna merupakan anggota DPRD Kapuas periode 2009-2014 dari Parta Demokrasi Kebangsaan (PDK). Namun mendekati berakhirnya masa jabatan, PDK ternyata tidak lulus verifikasi untuk ikut serta dalam pemilihan umum periode berikutnya. Karena tetap ingin menjadi anggota dewan, Mistirna hendak beralih ke Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P). Imbasnya, Mistirna harus mundur sebagai anggota DPRD Kapuas yang diusung PDK. Mistirna akhirnya mengajukan pengunduran diri dalam PAW. Setelah melalui beberapa proses mulai dari Ketua PDK Kapuas, Ketua DPRD Kapuas hingga Gubernur Kalteng, akhirnya terbit SK Gubernur tentang pengunduran diri Mistirna bertanggal 1 Agustus 2014. Mistirna berdalih dia tetap bekerja karena arahan Ketua DPRD Kapuas periode 2009-2014 yang menyuruhnya menanti peresmian pengunduran diri dalam rapat paripurna. Namun tidak pernah ada rapat paripurna untuk pengunduran diri Mistirna maupun pelantikan penggantinya, Jainal Susanto pada DPRD Kapuas hingga periode 2009-2014 berakhir. Kejaksaan Negeri Kuala Kapuas menuding Mistirna tidak sah bekerja serta menerima gaji dan tunjangan karena dianggap sudah mengundurkan diri dan telah memegang SK Gubernur. (TKPK.019)

Baca juga
 
Komentar
 
 Name
 Email
 Message  
 
Ketik Kode: 
  

http://tabloidkpk.com/uploaded/COV-Edisi%2043%20JULI'15-%20Acc1.jpg